Jakarta – Proyek Strategis Nasional (PSN) dinilai menjadi langkah konkret pemerintah dalam menjawab tantangan ketimpangan pembangunan di Indonesia, negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau dan lebih dari 270 juta penduduk.
Meski ekonomi nasional tumbuh pesat—dengan PDB mencapai Rp19.588,4 triliun pada 2022 dan proyeksi McKinsey yang menyebut Indonesia bisa menjadi ekonomi terbesar ketujuh di dunia pada 2030—pemerataan hasil pembangunan masih menjadi pekerjaan besar. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rasio gini pada Maret 2023 naik menjadi 0,388, menunjukkan semakin lebarnya kesenjangan.
Pulau Jawa masih mendominasi kontribusi PDB nasional dengan 57,12 persen, disusul Sumatra 22,16 persen. Sementara Bali–Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua memiliki kontribusi jauh lebih kecil.
PSN Dorong Pemerataan Infrastruktur
Ketua KPPIP Wahyu Utomo menjelaskan bahwa PSN dirancang sebagai kebijakan besar untuk menghadirkan keadilan pembangunan bagi seluruh wilayah Nusantara. Hingga kini, 173 PSN telah rampung dengan nilai total proyek mencapai Rp1.442 triliun.
Proyek-proyek di luar Jawa sebagian besar masih mengandalkan APBN, sedangkan proyek di Jawa memanfaatkan skema KPBU dengan melibatkan peran swasta.
Di sektor infrastruktur, Kementerian PUPR menargetkan pembangunan jalan tol, bendungan, jaringan irigasi, hingga infrastruktur kerakyatan. Dari 170 PSN yang menjadi mandat PUPR, 99 proyek telah selesai per 4 Desember 2023.
Beberapa capaian infrastruktur PSN:
-
42 bendungan
-
2.143 km jalan tol baru
-
1,3 juta hektare jaringan irigasi
-
583 jembatan gantung serta tambahan 70 jembatan di 2024
-
29 proyek pasar dan target tambahan 30 pasar
Proyek padat karya PUPR juga menyerap lebih dari 5,4 juta tenaga kerja sejak 2016.
